Wacana baru dari Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) tentang Sertifikasi Ustadz dan Ulama dianggap gegabah menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis 56 Tahun Universitas Hasanuddin, di Makassar, Senin (10/9/2012).
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia ini mengungkapkan bahwa "Sertifikasi ustadz itu berbahaya, di dalam Islam siapa pun dapat menjadi ustadz, orang yang mengerti satu ayat saja diharuskan berdakwah, saya sangat tidak setuju, negara malah menekan rakyatnya, bukan melindunginya. Ini melanggar HAM dan harus kita lawan, ini lebih orde baru dari orde baru," ditambahkan juga bahwa wacana sertifikasi yang akan dilakukan BNPT ini akan mengidentikkan ulama atau ustadz dengan teroris. Padahal, lanjut Mahfud, di Indonesia sangat banyak ustadz yang nasionalis. Apalagi jika sertifikasi ustadz tersebut dilakukan oleh polisi.
Sementara menurut KH. Abdul Mujib Syadzili atau yang lebih akrab dipanggil Gus Mujib dirinya dan kader PCNU Kabupaten Malang mengecam wacana sertifikasi ustadz dan ulama yang digagas oleh BNPT tersebut. Menurut Gus Mujib Jika wacana tersebut terealisasi, ribuan pesantren dan kiai siap-siap melawannya.
Menurut Gus Mujib, jika ada santri atau alumni pesantren diketahui menjadi teroris, jangan kemudian menyalahkan pesantren dan kiainya. Apa yang diwacanakan BNPT jelas sikap gegabah dan tidak bisa dibenarkan. Yang utama saat ini, bukan soal sertifikasi kiai atau ustadz. Tapi bagaimana cara menuntaskan gurita terorisme yang masih sering mengancam Indonesia," jelasnya.
"Wacana sertifikasi itu akan mengerdilkan gerak-gerik kiai dan ustadz, Idealnya, tak ada agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi agama Islam. Dinilai tidak benar jika melakukan kekerasan atas nama agama Islam. Islam itu cinta akan kedamaian. Karenanya, jangan Islamnya yang disalahkan. Tapi, individunya yang melakukan kekerasan yang tidak sepenuhnya memahami Islam," katanya.
Gus Mujib menambahkan bahwa "Titel ustadz atau kiai itu diberikan oleh masyarakat. Mengapa titel ustadz dan kiai itu harus diberikan oleh BNPT? Ini kan sudah tidak benar".
Gus Mujib meminta pihak BNPT harus turun ke semua pesantren yang ada di berbagai daerah di Indonesia. "Bahkan kalau perlu, harus tinggal beberapa hari di pesantren agar tahu apa yang diajarkan pesantren pada santrinya, diajari terorisme atau patriotisme? BNPT harus mengerti hal itu," tegas pria yang akrab disapa Gus Mujib ini.
Menurutnya "NU Malang tegas menolak wacana itu. Jika sampai terealisasi, sebanyak 2.600 pesantren yang ada di Kabupaten Malang dibawah naungan NU, siap melakukan perlawanan," tegas kiai yang juga menjabat Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kornas) Banser.
Sementara itu Ustadz Ali Rohman Pendiri Majlis Ta'lim Baiturrahman Cibeber menolak keras rencana BNPT untuk mensertifikasi Ulama dan Ustadz. Menurut Rohman, "tindakan BNPT mulai limbung dan mulai mengada-ada, seharusnya BNPT lebih menyebarkan intelejennya agar kejadian teror yang ada dimasyarakat bisa dicegah sedini mungkin, bukan sebaliknya melaksanakan sertifikasi Ulama dan Ustadz. dengan menggelontorkan rencana semacam ini sudah membuktikan bahwa lembaga ini tidak dapat bekerja maksimal". Ungkapnya
"Perlu diketahui oleh BNPT, bahwa ulama dan ustadz yang ada di Indonesia semua mengajarkan tentang akidah, fiqih, tata bahasa Arab, dan budi pekerti. tidak ada kegiatan seperti yang disangkakan oleh BNPT seperti belajar merakit bom, meneror setiap warga negara, menghasut, dan sebagainya. kalau-pun ada itu hanya oknum, sama seperi polisi meskipun ada yang korupsi dalam kasus alat simulasi roda dua dan roda empat tidak bisa disalahkan bahwa semua polisi korupsi, dan naif bila gara-gara kasus tersebut semua polisi disertifikasi agar diperoleh polisi-polisi yang jujur karena semua berpulang pada masing-masing individunya. Namun, bila memang BNPT masih ragu, jangan anggota tapi langsung saja ketuanya datang belajar di masjlis ta'lim bersama saya" ungkapnya tegas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar