Anda seorang pengusaha atau Calon Legislatif ingin beriklan disini? segera hubungi IMAT di 0859 5942 5393
Alhamdulillah berkat dukungan dan doa para dermawan, Majlis Talim Baiturrahman telah dimulai pembangunannya pada hari Senin, 11 Maret 2013. Bantuan dan dukungan dermawan masih kami harapkan. Untuk donasi silahkan salurkan ke:
BRI KCP A YANI CILEGON a.n. MAJLIS TALIM BAITURRAHMAN
No. Rekening 1164-01-001273-53-8
atau langsung menghubungi Ust. Ali Rohman Ali Yubi di alamat : Link. Cibeber Timur RT. 06 RW. 01 Gg. VII-VIII Kel./Kec. Cibeber Kota Cilegon 42423 Banten
Semoga amal yang ihlas, dibalas dengan pahala yang berkelipat, Amin!.

Mohon Bantuan Buku

Kepada dermawan/penerbit/perusahaan yang berkenan menyumbangkan buku bacaan untuk siswa MTs Ciberko, mohon dapat menghubungi sdri. Devi Andriyani (Ketua OSIS MTs Al-Jauharotunnaqiyah Ciberko), dengan alamat : MTs Al-Jauharotunnaqiyah Ciberko, No. 02 Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon 42424 Banten. Segala bentuk perhatian dermawan/penerbit/perusahaan kami ucapkan terima kasih

Selasa, 12 April 2011

GURU PNS HARUS MEMENUHI JAM KERJA PNS PALING SEDIKIT 37,5 JAM PER MINGGU

Di kalangan guru muncul beragam penafsiran tentang ketentuan jam kerja pegawai negeri sipil yang telah diatur yaitu sebanyak 37,5 jam perminggu. Namun dalam implementasinya banyak guru PNS yang hanya masuk pada jam tugasnya di kelas, selanjutnya keluar dari sekolahan dan menjalani usaha-usaha sampingan atau mengatur jam tugasnya hanya di hari-hari tertentu tidak menenuhi kerja penuh dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37,5 jam. Perbincangan tentang tugas guru PNS ini dimulai setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dimana dalam ketentuannya jam kerja PNS adalah sebanyak 37,5 jam kerja/minggu yang berkaitan dengan tugas-tugas guru PNS tersebut.
Perkembangan berikutnya mulai serius setelah terdeteksi adanya penafsiran-penafsiran yang TIDAK TEPAT, baik yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis. maka demi mendapatkan satu pemahaman dan komitmen kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku maka perlu adanya penafsiran yang tepat dan komitmen dari guru PNS itu.

A. Bagaimana ragam penafsiran yang ada ???
Dari pengalaman-pengalaman, pembicaraan, diskusi, dan membaca makalah tentang implementasi jam kerja sebanyak 37,5 jam bagi guru PNS, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) penafsiran yang berbeda, yaitu ; (1) Guru PNS memiliki kewajiban melaksanakan tugas minimal sebanyak 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu (Guru SD/MI 1 jam 35 menit, SMP/MTs 1 jam 40 menit). (2) Guru PNS memiliki kewajiban melaksanakan tugas sesuai jadwal mengajar sebagaimana yang tercantum dalam jadwal pelajaran yang diterbitkan sekolah/madrasah. (3) Guru PNS memiliki kewajiban melaksanakan tugas sebanyak 37,5 jam per minggu (1 jam = 60 menit), sebagian dari kewajibannya itu wajib melaksanakan tatap muka minimal 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka.

B. Sumber Rujukan Apa yang perlu kita Cermati ???
Sebagai bahan rujukan adalah 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) pedoman, yaitu ; (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, (3) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas`Satuan Pendidikan, (4) Kepres RI Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan karyawan Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas.

Hal Penting apa saja yang perlu di kaji dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN ???
Menimbang :
b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Pasal 2

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b. ineningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.


Hal Penting apa saja yang perlu dicermati dari PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

Pasal 52
(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok :
a. Merencanakan pembelajaran
b. Melaksanakan pembelajaran
c. Menilai hasil pembelajaran
d. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memnuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan pemerintah atau pemerintah daerah.

PENJELASAN ATAS PP RI NO 74 TAHUN 2008
Pasal 52 ayat (2)
Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.


Hal Penting Apa yang harus di cermati dari PERMENDIKNAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal 1
(1) Beban kerja guru paling sedikit ditetapan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan menteri ini diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hal penting apa yang perlu dicermati dari : PEDOMAN PELAKSANAKAN TUGAS GURU DAN KARYAWAN DIREKTORAT JENDERAL PMPTK DEPDIKNAS

Bab II Bagian B Jam Kerja
Peraturan .... Beban kerja guru untuk melaksanakan kegiatan tatap muka tersebut merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit dalam 1 (satu) minggu.

Bab II Bagian C Pengertian Tatap Muka
Peraturan .... Dengan demikian yang dapat dihitung sebagai tatap muka guru adalah alokasi jam mata pelajaran dalam 1 (satu) minggu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah/madrasah.
Bab II Bagian D Uraian Tugas Per Jenis Guru ..... 1 Guru mata Pelajaran/Guru Kelas


Keterangan :
V* = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tatap muka seperti ulangan harian
V** = menilai hasil pembelajaran yang dilaksanakan dalam waktu tertentu seperti UTS dan akhir semester
V*** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran/tatap muka
V**** = membimbing dan melatih peserta didik yang dilaksanakan pada kegiatan pengembangan diri/ ekstrakurikuler.


Hal Penting apa saja Yang perlu di cermati dari : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1995 TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00
b. Hari Jumat:Jam 07.30 - 16.30 Waktu istirahat:Jam 11.30 - 13.00.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah:
b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA);
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh
Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat
persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

C. Penguatan :
tidaklah cukup hanya sekedar mencari jawaban. Lebih jauh dari sekedar menemukan jawaban yang benar, tetapi yang lebih penting adalah menyikapi peraturan secara arif dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. selaku Guru yang diangkat menjadi PNS bukan hanya mampu merasa bangga dengan status dan martabat serta gaji yang berlimpah, namun Profesonalitasnya harus diakui oleh Bangsa ini, harapan besar akan perubahan masa depan Bangsa yang lebih baik ada di pundak Guru khususnya Guru PNS ... sikapi peraturan-parturan yang mengikat PNS ... berusaha secara maksimal untuk melaksanakannya dengan PENUH TANGGUNG JAWAB.... JAUHI SALAH BERSIKAP.... SECARA ELEGAN JALANI TUGAS DAN KEWAJIBAN DENGAN BAIK DAN TEPAT...

Tidak ada komentar: